Panduan ensiklopedia praktis untuk memahami istilah perpajakan, pelaporan SPT, PKP, akuntansi bisnis, dan regulasi finansial di Indonesia secara mudah dan tepat.
Hubungi konsultan kami sekarang untuk mendapatkan konsultasi gratis dan solusi perpajakan terbaik bagi perusahaan Anda.
Wajib Pajak adalah sebutan bagi siapa saja baik itu perorangan maupun perusahaan yang memiliki kewajiban untuk membayar dan mengurus pajak. Istilah ini juga mencakup pihak-pihak yang ditugaskan khusus untuk memotong atau memungut pajak orang lain.
Undang-Undang PPN merupakan payung hukum resmi dari pemerintah yang berisi aturan lengkap mengenai Pajak Pertambahan Nilai untuk setiap transaksi jual-beli barang maupun jasa. Di Indonesia sendiri, dasar hukum utamanya diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang khusus membahas PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Aturan ini sudah mengalami beberapa kali penyesuaian agar lebih relevan, dengan pembaruan terakhir yang tercantum di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
TIN (Taxpayer Identification Number) merupakan istilah asing untuk NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Bisa dibilang, nomor ini adalah kartu identitas resmi dari negara bagi siapa pun baik perorangan maupun perusahaan yang sudah memenuhi kriteria sebagai pembayar pajak. Angka unik ini berfungsi mirip seperti "KTP" di bidang keuangan, yang dipakai negara untuk mengenali, memantau, dan mencatat seluruh urusan perpajakan kita.
TER PPh 21 (Tarif Efektif Rata-Rata) adalah metode pemerintah Indonesia untuk menghitung potongan pajak gaji karyawan yang mulai resmi dipakai sejak Januari 2024. Langkah ini diambil supaya pihak perusahaan tidak lagi kerepotan menghitung pemotongan pajak tiap bulan, sekaligus memudahkan karyawan untuk mengecek sendiri berapa potongan pajak atas gaji mereka secara lebih jelas.
PPh Pasal 23 adalah aturan tarif pajak yang dikenakan pada berbagai jenis penghasilan yang bersumber dari modal, penggunaan jasa tertentu, atau pemberian hadiah dan penghargaan (selain dari gaji atau honorarium yang sudah dipotong lewat PPh Pasal 21).
Pajak Progresif PPh 21 adalah aturan persentase pajak penghasilan yang sifatnya bertingkat. Artinya, semakin besar penghasilan seseorang, semakin tinggi pula persentase pajak yang harus dibayarkan.
Tarif PPh adalah angka persentase (%) yang dipakai untuk menghitung jumlah pajak yang wajib dibayarkan oleh seseorang maupun perusahaan dari total pendapatan yang mereka kantongi dalam kurun waktu satu tahun.
Syarat Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) adalah ketentuan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu badan usaha atau orang pribadi agar resmi diakui oleh negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Batasan omzet PKP adalah aturan mengenai jumlah minimum pendapatan kotor (omzet) yang mengharuskan seorang pelaku usaha untuk mendaftarkan diri secara resmi agar statusnya naik menjadi Pengusaha Kena Pajak.
Surat Pernyataan Non-PKP adalah surat keterangan resmi yang dibuat oleh seorang pelaku usaha (baik perorangan maupun badan usaha) yang menyatakan bahwa usahanya belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena omzet tahunannya masih di bawah batas ketentuan minimum (belum melewati Rp4,8 miliar per tahun).
Subjek Pajak adalah sebutan untuk siapa saja baik itu perorangan maupun kelompok/badan usaha yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai pihak yang berpotensi dikenai pajak.
STP (Surat Tagihan Pajak) adalah surat resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan penagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda kepada Wajib Pajak.
Status Pajak adalah keterangan atau posisi administratif perpajakan seseorang (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang menentukan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) serta cara pengenaan pajak penghasilannya, terutama terkait dengan status pernikahan dan jumlah tanggungan keluarga.
SPT Tahunan Orang Pribadi adalah laporan resmi yang wajib diserahkan setiap tahun oleh perorangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Laporan ini merangkum seluruh rincian pendapatan, kepemilikan harta, jumlah utang, serta bukti pembayaran pajak selama satu tahun penuh di periode sebelumnya (mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember).
SPT Tahunan Badan (Formulir 1771) adalah laporan resmi yang wajib diserahkan setiap tahun oleh perusahaan atau badan usaha kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Laporan ini merangkum seluruh keuangan perusahaan selama satu tahun penuh (biasanya dari 1 Januari sampai 31 Desember), mulai dari total pendapatan kotor (omzet), rincian biaya operasional, perhitungan laba-rugi, hingga jumlah pajak yang harus dibayar maupun yang sudah dicicil sebelumnya.
SPT Masa (Surat Pemberitahuan Masa) adalah laporan berkala yang wajib diserahkan oleh Wajib Pajak baik perorangan maupun perusahaan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Laporan ini merinci proses perhitungan, penyetoran, dan pelunasan pajak yang terjadi dalam satu periode pajak tertentu.
SPT (Surat Pemberitahuan) adalah formulir atau dokumen resmi yang dipakai oleh Wajib Pajak baik itu perorangan maupun perusahaan untuk melaporkan rincian pendapatan, kepemilikan harta, utang, perhitungan pajak, hingga bukti pembayarannya kepada negara lewat Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
SPPKP adalah surat keputusan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berfungsi sebagai bukti sah bahwa seorang pelaku usaha baik itu perorangan maupun perusahaan telah resmi berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
SPHP adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membeberkan hasil audit atau pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak, sebelum mereka menerbitkan surat ketetapan pajak yang sifatnya final.
SP2DK adalah surat resmi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang dikirimkan kepada Wajib Pajak untuk meminta kejelasan, klarifikasi, atau bukti tambahan. Surat ini biasanya terbit karena petugas pajak menemukan adanya data perpajakan yang belum dilaporkan, terasa ganjil, atau berbeda dengan catatan yang dimiliki oleh negara.
SKT Pajak adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bukti sah bahwa seseorang (perorangan) atau sebuah perusahaan telah terdaftar secara resmi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta memiliki tanggung jawab pajak tertentu.
SKP adalah surat keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menetapkan kepastian angka pajak. Surat ini memuat rincian besarnya pajak yang harus dibayar, jumlah kekurangan setoran, sanksi denda, atau justru informasi mengenai kelebihan uang pajak yang berhak diterima oleh Wajib Pajak.
Sertifikat Elektronik Pajak adalah file digital resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). File ini memuat tanda tangan digital serta identitas khusus yang mengenali status hukum seorang Wajib Pajak.
Restitusi Pajak adalah proses pengembalian uang kelebihan pajak dari negara kepada Wajib Pajak baik itu perorangan maupun perusahaan. Situasi ini terjadi apabila jumlah uang pajak yang sudah dibayar, dipotong, atau dipungut ternyata lebih besar daripada tagihan pajak yang seharusnya wajib dibayarkan.