SPHP bisa dianggap sebagai "surat bocoran atau pengumuman sementara" dari pemeriksa pajak. Surat ini berisi rangkuman temuan, koreksi laporan keuangan, rincian kekurangan (atau kelebihan) bayar pajak, lengkap dengan dasar hukum yang dipakai oleh petugas.
Apa Fungsi SPHP?
- Sebagai Bentuk Keterbukaan: Memberitahu Wajib Pajak secara blak-blakan mengenai poin-poin apa saja yang dikoreksi atau diperiksa oleh petugas pajak selama proses audit berjalan.
- Memberikan Hak untuk Membela Diri (Sanggahan): Memberi kesempatan emas bagi Wajib Pajak untuk mempelajari isi surat, mengecek perhitungannya, dan mengajukan sanggahan tertulis jika ada temuan pemeriksa yang dinilai keliru atau tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
- Mencegah Keputusan yang Salah: Menjadi ruang bagi Wajib Pajak untuk melampirkan bukti-bukti pendukung tambahan seperti nota belanja, kontrak kerja, atau catatan pembukuan sebelum negara mengeluarkan ketetapan pajak resmi yang sifatnya final.
Tahapan dan Proses Setelah SPHP Diterbitkan?
Proses setelah SPHP dikirimkan biasanya melalui beberapa tahapan berikut:
- Diskusi Akhir (Closing Conference): Setelah SPHP diterima, pihak Wajib Pajak (atau kuasa pajak yang ditunjuk) biasanya akan diajak duduk bersama dengan Tim Pemeriksa Pajak untuk membahas temuan-temuan tersebut secara tatap muka.
- Pengiriman Surat Tanggapan: Wajib Pajak diberikan batas waktu khusus untuk menyerahkan surat jawaban atau bantahan tertulis atas hasil SPHP. Nantinya, tanggapan ini akan diteliti ulang oleh pemeriksa.
- Penerbitan Ketetapan Pajak Final: Berdasarkan hasil diskusi akhir dan surat tanggapan dari Anda, barulah pihak DJP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang sah dan final misalnya SKPKB (jika dinyatakan Kurang Bayar) atau SKPLB (jika ternyata ada Lebih Bayar).