Berdasarkan peraturan perpajakan terbaru di Indonesia, berikut adalah syarat-syarat utama bagi pelaku usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP:
1. Batas Ambang Omzet (Pengusaha Kecil Dikecualikan)
- Aturan Utama: Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP jika dalam satu tahun buku jumlah peredaran bruto (omzet) penjualan barang atau penyerahan jasa sudah melampaui Rp4,8 miliar.
- Pengecualian (Di Bawah Rp4,8 Miliar): Pengusaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar sebenarnya tidak wajib menjadi PKP. Namun, mereka tetap diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pengukuhan sebagai PKP secara sukarela (PKP sukarela).
2. Syarat Administratif dan Dokumen
Bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan pengukuhan PKP (baik melalui sistem online DJP Online / OSS RBA maupun datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak / KPP), berikut dokumen dan kondisi yang harus disiapkan:
- Memiliki NPWP Aktif: Telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (atau NIK yang sudah terintegrasi) dalam status aktif.
- Menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan): Telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk dua tahun pajak terakhir (khusus bagi Wajib Pajak yang sudah terdaftar sebelumnya dan memenuhi kewajiban).
- Alamat Usaha yang Jelas: Memiliki tempat kegiatan usaha yang nyata, yang nantinya akan melalui tahap verifikasi atau kunjungan (survei) lapangan oleh petugas pajak (Account Representative).
- Melampirkan Dokumen Pendukung Usaha: Seperti akta pendirian perusahaan (untuk badan usaha), izin usaha resmi, foto tempat usaha, atau dokumen kontrak sewa tempat usaha jika lokasi menyewa.
Keuntungan dan Kewajiban Setelah Menjadi PKP
- Hak: Dapat menerbitkan atas setiap transaksi penjualan barang/jasa kena pajak dan berhak mengkreditkan Pajak Masukan (pembelian bahan/modal usaha).