Surat ini biasanya dibuat untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam transaksi bisnis, pengadaan barang/jasa, atau penagihan pembayaran kepada instansi pemerintah, perusahaan swasta, atau badan tertentu.
Fungsi Utama Surat Pernyataan Non-PKP
- Dasar Pemotongan/Pemungutan Pajak yang Tepat: Memberitahukan kepada pihak pembeli atau pemberi kerja bahwa transaksi yang dilakukan tidak dikenakan atau tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Pengganti Faktur Pajak: Bagi perusahaan yang bertransaksi dengan rekanan yang mewajibkan bukti legalitas perpajakan, surat ini menjadi dokumen pendukung sah bahwa penjual memang belum berstatus PKP sehingga tidak menerbitkan Faktur Pajak.
- Persyaratan Administrasi Kerjasama: Sering kali diminta oleh bagian keuangan (finance/accounting) perusahaan lain saat mendaftarkan vendor baru atau saat pencairan dana proyek agar tidak terjadi salah paham terkait pungutan PPN.
Informasi Penting yang Biasanya Tercantum di Dalamnya
Sebuah surat pernyataan Non-PKP umumnya memuat data-data berikut:
- Identitas Usaha / Pemilik: Nama lengkap, nama perusahaan (jika berbadan hukum), alamat lengkap, serta nomor kontak.
- Nomor Identitas Perpajakan: NPWP (atau NIK yang terintegrasi) milik pelaku usaha.
- Pernyataan Tegas: Kalimat yang menyatakan secara sadar dan bertanggung jawab bahwa omzet usaha dalam tahun pajak bersangkutan belum melampaui batas ambang pengusaha kecil (Rp4,8 miliar) sehingga belum dikukuhkan sebagai PKP.
- Tanda Tangan dan Meterai: Ditandatangani oleh pemilik usaha atau direktur utama di atas meterai resmi disertai cap perusahaan (jika berbentuk badan usaha).