Berikut adalah rincian aturan lengkapnya yang berlaku di Indonesia:
1. Batas Minimal Omzet (Angka 4,8 Miliar Rupiah)
- Wajib Daftar PKP: Baik pelaku usaha perorangan maupun perusahaan yang menjual barang atau jasa kena pajak di dalam negeri, wajib segera melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP apabila dalam kurun waktu satu tahun buku omzetnya sudah menembus angka Rp4.800.000.000.
- Batas Waktu Pengurusan: Pelaku usaha wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan di mana omzet mereka resmi melewati angka 4,8 miliar rupiah tersebut.
2. Keringanan untuk Pengusaha Skala Kecil (Di Bawah 4,8 Miliar)
- Pelaku usaha yang omzet tahunannya masih berada di bawah angka Rp4,8 miliar dikategorikan sebagai pengusaha skala kecil.
- Mereka tidak wajib mendaftar sebagai PKP dan dibebaskan dari kewajiban memungut PPN dari para pembelinya.
3. Pilihan Daftar PKP Secara Sukarela
- Meskipun omzet usaha masih di bawah Rp4,8 miliar, seorang pengusaha tetap diizinkan untuk mengajukan permohonan PKP secara sukarela ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- Tujuannya untuk apa? Biasanya dilakukan agar pengusaha bisa menerbitkan Faktur Pajak sendiri, meminta kembali potongan pajak dari pembelian modal usaha (pajak masukan), atau memenuhi syarat administratif jika ingin bekerja sama dengan perusahaan besar maupun instansi pemerintah.
Kewajiban Tambahan Setelah Resmi Menjadi PKP
Jika omzet bisnis Anda sudah melampaui batas Rp4,8 miliar dan Anda telah mengantongi status sebagai PKP, ada beberapa tanggung jawab pajak baru yang harus dijalankan:
- Memungut PPN: Wajib menarik Pajak Pertambahan Nilai (standarnya 11%) dari konsumen atau pembeli setiap kali terjadi transaksi jual-beli barang/jasa.