Biasanya, pajak ini tidak dibayar sendiri oleh penerimanya, melainkan dipotong langsung oleh pihak yang membayarkan (seperti perusahaan, instansi, atau badan usaha) sebelum uangnya diserahkan kepada penerima (baik perusahaan dalam negeri maupun bentuk usaha tetap).
Secara garis besar, besaran tarif PPh Pasal 23 ini dibagi menjadi dua kategori utama tergantung pada jenis transaksinya:
1. Tarif 15% dari Jumlah Kotor (Bruto)
Besaran tarif ini berlaku untuk jenis-jenis penghasilan berikut:
- Dividen: Pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham (kecuali untuk wajib pajak orang pribadi atau yang mendapat pengecualian undang-undang).
- Hadiah dan Penghargaan: Segala bentuk apresiasi atau lomba (selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21).
- Bunga: Contohnya bunga pinjaman (selain bunga tabungan/deposito bank yang sudah dikenakan pajak tersendiri/final).
- Royalti: Imbalan atas penggunaan hak cipta atau karya.
2. Tarif 2% dari Jumlah Kotor (Bruto)
Tarif yang lebih ringan ini khusus dikenakan untuk jasa profesional dan komersial, seperti:
- Jasa teknik, manajemen, dan berbagai jenis jasa konsultan.
- Berbagai layanan jasa lain di luar ketentuan PPh Pasal 21 (misalnya biaya sewa kendaraan atau peralatan kantor, di luar sewa tanah dan bangunan).
Aturan Penting Mengenai NPWP
Saat berurusan dengan PPh Pasal 23, kepemilikan NPWP sangat menentukan besar kecilnya potongan pajak:
- Jika Punya NPWP: Tarif pemotongan pajak berlaku normal dan sesuai ketentuan (yaitu 15% atau 2%).
- Jika TIDAK Punya NPWP: Bagi pihak penerima penghasilan yang tidak mencantumkan atau belum memiliki NPWP, tarif pajaknya akan dikenakan lebih tinggi 100% dari tarif standar. Artinya, tarif 15% akan melonjak menjadi 30%, dan tarif 2% akan naik menjadi 4%.