Secara sederhana, jika Surat Pemberitahuan (SPT) adalah laporan yang diisi oleh Wajib Pajak sendiri, maka STP adalah "surat denda atau tagihan susulan" dari negara akibat adanya kelalaian, keterlambatan, atau kurang bayar dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Alasan Diterbitkannya STP
Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat menerbitkan STP karena beberapa kondisi berikut:
- Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan kurang bayar akibat adanya cicilan pajak (PPh Pasal 25) yang tidak atau kurang dibayar.
- Keterlambatan penyampaian SPT (baik SPT Masa maupun SPT Tahunan), yang otomatis dikenakan sanksi denda administrasi (misalnya denda keterlambatan lapor SPT).
- Keterlambatan pembayaran pajak yang terutang dari batas waktu yang ditentukan, sehingga dikenakan sanksi denda bunga per bulan.
- Hasil penelitian terdapat kekeliruan pengisian dalam SPT yang mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak.
- Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat Faktur Pajak, atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu.
- PKP tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap sesuai ketentuan.
Karakteristik dan Konsekuensi STP
- Sifatnya Mengikat: Jumlah pajak atau denda yang tercantum dalam STP harus segera dilunasi. Jika tidak dibayar sesuai batas waktu yang tertera, DJP dapat menerbitkan Surat Paksa hingga melakukan tindakan penyitaan aset.
- Bukan Surat Ketetapan Pajak: STP berbeda dengan SKP (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Lebih Bayar). STP murni diterbitkan untuk menagih pajak yang kurang bayar akibat sanksi administrasi atau kesalahan administratif, bukan hasil pemeriksaan pajak yang mendalam.
- Di dalam STP, biasanya sudah tercantum rincian sanksi keterlambatan dihitung berdasarkan persentase atau tarif bunga per bulan yang berlaku sesuai ketentuan Menteri Keuangan.