Panduan ensiklopedia praktis untuk memahami istilah perpajakan, pelaporan SPT, PKP, akuntansi bisnis, dan regulasi finansial di Indonesia secara mudah dan tepat.
Hubungi konsultan kami sekarang untuk mendapatkan konsultasi gratis dan solusi perpajakan terbaik bagi perusahaan Anda.
Rekonsiliasi Fiskal adalah proses penyesuaian atau koreksi yang dilakukan terhadap laporan keuangan laba-rugi perusahaan yang awalnya dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) komersial agar selaras dengan aturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia.
PTKP adalah batas maksimal pendapatan bersih seseorang yang dibebaskan dari kewajiban membayar Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21).
PPnBM adalah pajak tambahan yang dibebankan khusus untuk jenis barang tertentu yang dikategorikan sebagai barang mewah, di luar kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) biasa.
PPN adalah jenis pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap proses bertambahnya nilai dari suatu barang atau jasa, mulai dari pabrik pembuatnya sampai tiba di tangan pembeli.
PPh Pasal 4 Ayat 2, atau yang lebih sering disebut sebagai PPh Final, adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan pada transaksi atau sumber penghasilan tertentu, di mana urusan pajaknya dinyatakan langsung beres saat itu juga.
PPh Final UMKM 0,5% adalah fasilitas keringanan pajak khusus dari pemerintah yang diberikan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui aturan ini, pengusaha kecil cukup membayar Pajak Penghasilan dengan tarif yang sangat ringan, yaitu 0,5% saja dari total omzet (pendapatan kotor) setiap bulan.
PPh Badan adalah pajak yang ditarik dari total keuntungan atau penghasilan yang didapatkan oleh sebuah perusahaan atau badan usaha dalam kurun waktu satu tahun pajak.
PPh Pasal 25 adalah cicilan atau angsuran Pajak Penghasilan yang wajib dibayar secara mandiri oleh Wajib Pajak—baik itu perorangan maupun perusahaan setiap bulan selama tahun pajak berjalan.
PPh Pasal 23 adalah jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa aset (selain tanah/bangunan), atau imbalan jasa yang diterima oleh badan usaha dalam negeri.
PPh Pasal 22 adalah jenis pajak yang dipungut dari pihak-pihak yang melakukan kegiatan perdagangan tertentu seperti urusan impor barang, transaksi bisnis dengan instansi pemerintah, atau penjualan produk dari industri-industri khusus.
PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong langsung atas uang hasil kerja seseorang baik berupa gaji, upah harian, honorarium, bonus, tunjangan, maupun jenis pembayaran lainnya yang diterima oleh individu atau pekerja dalam negeri atas pemanfaatan jasa, profesi, atau pekerjaan yang mereka lakukan.
PKP adalah status resmi yang diberikan kepada seorang pengusaha baik itu perorangan maupun dalam bentuk badan usaha yang menjual Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) sesuai dengan aturan Undang-Undang PPN, dan telah dikukuhkan secara sah oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Tax Planning adalah strategi atau langkah cerdas yang dilakukan secara sah oleh Wajib Pajak baik perorangan maupun perusahaan untuk mengatur keuangan dan aktivitas bisnisnya sedemikian rupa, sehingga total beban pajak yang harus dibayar bisa ditekan serendah mungkin tanpa melanggar hukum yang berlaku.
Pajak UMKM adalah sebutan populer untuk fasilitas keringanan khusus dari pemerintah yang ditujukan bagi para pengusaha skala kecil dan menengah. Tujuannya agar para pelaku bisnis pemula tidak merasa terbebani oleh aturan administrasi perpajakan yang rumit seperti perusahaan besar.
Pajak Progresif adalah sistem pengenaan pajak di mana persentase tarifnya akan ikut naik secara bertingkat seiring dengan bertambah besarnya nilai objek pajak—baik itu berupa jumlah pendapatan maupun kepemilikan aset.
Pajak Final adalah jenis Pajak Penghasilan (PPh) yang karakternya sangat unik: begitu penghasilan tersebut diterima dan pajaknya dibayarkan, urusannya langsung dinyatakan tuntas dan selesai saat itu juga.
Objek Pajak adalah segala hal baik berupa pendapatan, kepemilikan aset, barang belanjaan, penggunaan jasa, hingga dokumen tertentu yang oleh aturan hukum ditetapkan sebagai sasaran resmi pengenaan pajak oleh negara.
NPWP adalah deretan nomor identitas khusus dan unik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bagi setiap orang atau perusahaan yang berstatus sebagai Wajib Pajak di Indonesia.
NPPKP adalah nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bukti sah bahwa seorang pebisnis baik perorangan maupun perusahaan telah resmi dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Non-PKP adalah status yang disandang oleh pelaku usaha baik itu perorangan maupun perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis, namun belum atau tidak terdaftar secara resmi sebagai Pengusaha Kenedi Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Laporan yang merangkum pendapatan dan beban perusahaan selama periode tertentu untuk mengetahui apakah entitas membukukan keuntungan atau kerugian.
Catatan informasi keuangan perusahaan pada suatu periode akuntansi yang menggambarkan kinerja dan posisi keuangan entitas usaha.
Koreksi yang menambah laba fiskal akibat biaya komersial yang tidak diakui perpajakan (non-deductible expense).
Koreksi yang mengurangi laba fiskal karena adanya penghasilan yang telah dipotong PPh final atau bukan merupakan objek pajak.