Jika SPT adalah laporan keuangan yang dihitung dan diisi secara mandiri oleh Anda (self-assessment), maka SKP adalah "surat vonis atau hasil koreksi resmi dari negara" setelah petugas pajak turun tangan memeriksa atau meneliti tingkat kepatuhan Anda.
Jenis-Jenis Surat Ketetapan Pajak (SKP)
Berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), SKP dibagi menjadi empat jenis utama tergantung dari hasil audit atau pemeriksaan:
1. SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar)
- Kegunaannya: Dipakai oleh negara untuk menagih sisa pajak yang belum lunas, mengenakan sanksi denda/bunga, atau diterbitkan karena Wajib Pajak mengabaikan teguran untuk melapor SPT.
- Kapan Diterbitkan: Muncul apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa pajak yang dibayarkan masih kurang, atau Wajib Pajak terbukti belum sepenuhnya menunaikan kewajibannya.
2. SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)
- Kegunaannya: Bertujuan untuk menagih kembali kekurangan pajak susulan yang ternyata lolos dari pemeriksaan sebelumnya.
- Kapan Diterbitkan: Muncul apabila pihak pajak menemukan data baru (novum) atau fakta tersembunyi yang sebelumnya belum sempat terungkap pada saat audit pertama dilakukan.
3. SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil)
- Kegunaannya: Menyatakan secara resmi bahwa jumlah pajak yang harus dibayar ternyata pas dan seimbang dengan cicilan/kredit pajak yang sudah disetorkan (artinya tidak ada kekurangan, tapi juga tidak ada kelebihan bayar).
- Kapan Diterbitkan: Diberikan jika hasil pemeriksaan membuktikan bahwa perhitungan pajak yang dilaporkan Wajib Pajak sudah benar dan sesuai ketentuan.