Landasan hukum resmi untuk penarikan tarif pajak ini diatur melalui Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang kemudian diperbarui lewat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Secara umum, besaran tarif PPh di Indonesia dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, tergantung siapa yang dikenai pajak serta dari mana sumber pemasukannya:
1. Tarif Pajak untuk Perorangan (Sistem Progresif)
Bagi warga negara atau penduduk yang bekerja secara pribadi, perhitungan pajaknya memakai sistem berjenjang (semakin tinggi pendapatan dalam setahun, semakin besar pula persentase pajaknya):
- Pendapatan sampai Rp60 juta / tahun: Dikenakan tarif 5%
- Pendapatan di atas Rp60 juta s.d. Rp250 juta: Dikenakan tarif 15%
- Pendapatan di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta: Dikenakan tarif 25%
- Pendapatan di atas Rp500 juta s.d. Rp5 miliar: Dikenakan tarif 30%
- Pendapatan di atas Rp5 miliar / tahun: Dikenakan tarif 35%
2. Tarif Pajak untuk Perusahaan atau Badan Usaha
Bagi badan usaha seperti PT, CV, maupun bentuk badan hukum lainnya, ketentuan tarif PPh standar yang berlaku secara umum adalah 22% dari total Penghasilan Kena Pajak. (Namun, ada pengecualian atau diskon tarif khusus bagi perusahaan dengan skala omzet atau kriteria tertentu sesuai ketentuan undang-undang).
3. Tarif Pajak Potong-Pungut (Withholding Tax)
Selain pajak yang dibayarkan tahunan, ada juga jenis PPh yang langsung dipotong saat sebuah transaksi terjadi:
- PPh Pasal 21 (Untuk Karyawan): Pemotongan pajak bulanan gajian yang sekarang dihitung menggunakan metode TER (Tarif Efektif Rata-Rata) agar lebih praktis, dan nantinya akan dicocokkan kembali di akhir tahun dengan tarif progresif perorangan.
- PPh Pasal 23 (Untuk Jasa, Royalti, Dividen, dll.): Pajak atas layanan profesional atau pembagian hasil, yang umumnya dipatok sebesar 2% (untuk jasa teknik, konsultan, dll.) atau 15% (untuk dividen dan royalti). Catatan penting: jika tidak memiliki NPWP, tarifnya akan membengkak jadi dua kali lipat lebih tinggi.