Namun, ada hal penting yang perlu dicatat: menjadi subjek pajak belum tentu otomatis harus membayar pajak. Seseorang atau badan baru akan resmi berstatus sebagai Wajib Pajak (WP) apabila mereka sudah mulai menerima atau mengantongi penghasilan yang memenuhi syarat untuk dikenai pajak.
Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) di Indonesia, subjek pajak dibagi menjadi dua kelompok besar:
1. Subjek Pajak Orang Pribadi (Individu)
Kategori ini mencakup manusia perseorangan, yang kemudian dibagi lagi menjadi dua jenis:
- Subjek Pajak Dalam Negeri: Individu yang memang menetap di Indonesia, tinggal di sini selama lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan, atau sejak awal memang berniat untuk tinggal menetap di Indonesia.
- Subjek Pajak Luar Negeri: Individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di sini kurang dari 183 hari, tetapi mereka mendapatkan atau menerima sumber penghasilan dari Indonesia (contohnya pekerja asing atau investor dari luar negeri).
2. Subjek Pajak Badan (Kelompok atau Perusahaan)
Kategori ini mencakup perkumpulan orang dan/atau gabungan modal yang bertindak sebagai satu kesatuan—baik yang tujuannya berbisnis mencari keuntungan maupun yang tidak berneliat bisnis.
- Bentuknya Meliputi: PT, CV, Firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi massa, berbagai lembaga, dana pensiun, perusahaan milik negara/daerah (BUMN/BUMD), hingga Bentuk Usaha Tetap (BUT) bagi perusahaan asing yang menjalankan kegiatan di Indonesia.
Pihak yang Dibebaskan (Bukan Subjek Pajak)
Undang-undang perpajakan juga memberikan pengecualian, di mana pihak-pihak berikut ini tidak dikategorikan sebagai subjek pajak:
- Kantor perwakilan negara asing, seperti kantor kedutaan besar.
- Pejabat diplomatik dan konsulat dari negara asing beserta para tenaga ahlinya (dengan syarat mereka bukan warga negara Indonesia dan ada perjanjian timbal balik antarnegara).