Panduan ensiklopedia praktis untuk memahami istilah perpajakan, pelaporan SPT, PKP, akuntansi bisnis, dan regulasi finansial di Indonesia secara mudah dan tepat.
Syarat Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) adalah ketentuan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu badan usaha atau orang pribadi agar resmi diakui oleh negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Batasan omzet PKP adalah aturan mengenai jumlah minimum pendapatan kotor (omzet) yang mengharuskan seorang pelaku usaha untuk mendaftarkan diri secara resmi agar statusnya naik menjadi Pengusaha Kena Pajak.
Surat Pernyataan Non-PKP adalah surat keterangan resmi yang dibuat oleh seorang pelaku usaha (baik perorangan maupun badan usaha) yang menyatakan bahwa usahanya belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena omzet tahunannya masih di bawah batas ketentuan minimum (belum melewati Rp4,8 miliar per tahun).
Subjek Pajak adalah sebutan untuk siapa saja baik itu perorangan maupun kelompok/badan usaha yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai pihak yang berpotensi dikenai pajak.
STP (Surat Tagihan Pajak) adalah surat resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan penagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda kepada Wajib Pajak.
Status Pajak adalah keterangan atau posisi administratif perpajakan seseorang (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang menentukan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) serta cara pengenaan pajak penghasilannya, terutama terkait dengan status pernikahan dan jumlah tanggungan keluarga.
SPT Tahunan Orang Pribadi adalah laporan resmi yang wajib diserahkan setiap tahun oleh perorangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Laporan ini merangkum seluruh rincian pendapatan, kepemilikan harta, jumlah utang, serta bukti pembayaran pajak selama satu tahun penuh di periode sebelumnya (mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember).
SPT Tahunan Badan (Formulir 1771) adalah laporan resmi yang wajib diserahkan setiap tahun oleh perusahaan atau badan usaha kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Laporan ini merangkum seluruh keuangan perusahaan selama satu tahun penuh (biasanya dari 1 Januari sampai 31 Desember), mulai dari total pendapatan kotor (omzet), rincian biaya operasional, perhitungan laba-rugi, hingga jumlah pajak yang harus dibayar maupun yang sudah dicicil sebelumnya.
SPT Masa (Surat Pemberitahuan Masa) adalah laporan berkala yang wajib diserahkan oleh Wajib Pajak baik perorangan maupun perusahaan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Laporan ini merinci proses perhitungan, penyetoran, dan pelunasan pajak yang terjadi dalam satu periode pajak tertentu.
SPT (Surat Pemberitahuan) adalah formulir atau dokumen resmi yang dipakai oleh Wajib Pajak baik itu perorangan maupun perusahaan untuk melaporkan rincian pendapatan, kepemilikan harta, utang, perhitungan pajak, hingga bukti pembayarannya kepada negara lewat Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
SPPKP adalah surat keputusan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berfungsi sebagai bukti sah bahwa seorang pelaku usaha baik itu perorangan maupun perusahaan telah resmi berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
SPHP adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membeberkan hasil audit atau pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak, sebelum mereka menerbitkan surat ketetapan pajak yang sifatnya final.
SP2DK adalah surat resmi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang dikirimkan kepada Wajib Pajak untuk meminta kejelasan, klarifikasi, atau bukti tambahan. Surat ini biasanya terbit karena petugas pajak menemukan adanya data perpajakan yang belum dilaporkan, terasa ganjil, atau berbeda dengan catatan yang dimiliki oleh negara.
SKT Pajak adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bukti sah bahwa seseorang (perorangan) atau sebuah perusahaan telah terdaftar secara resmi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta memiliki tanggung jawab pajak tertentu.
SKP adalah surat keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menetapkan kepastian angka pajak. Surat ini memuat rincian besarnya pajak yang harus dibayar, jumlah kekurangan setoran, sanksi denda, atau justru informasi mengenai kelebihan uang pajak yang berhak diterima oleh Wajib Pajak.
Sertifikat Elektronik Pajak adalah file digital resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). File ini memuat tanda tangan digital serta identitas khusus yang mengenali status hukum seorang Wajib Pajak.
Hubungi konsultan kami sekarang untuk mendapatkan konsultasi gratis dan solusi perpajakan terbaik bagi perusahaan Anda.