Semakin tebal dompet seseorang atau semakin banyak barang mewah yang mereka miliki, maka persentase pajak yang harus dibayarkan juga akan semakin tinggi.
Apa Tujuan Utama Pajak Progresif?
- Mewujudkan Keadilan Sosial: Memastikan bahwa masyarakat kelas atas yang ekonominya sudah mapan ikut berkontribusi membayar pajak dengan persentase yang lebih besar dibandingkan masyarakat berpenghasilan pas-pasan.
- Pemerataan Ekonomi: Berfungsi sebagai alat negara untuk mempersempit jurang kesenjangan sosial dengan cara menarik porsi pajak yang lebih tinggi dari kelompok masyarakat berpunya.
Contoh Penerapan Pajak Progresif di Indonesia
Di Indonesia, sistem tarif berjenjang ini paling sering kita temui dalam dua bentuk utama:
1. Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (Berdasarkan Pasal 17 UU PPh)
Pendapatan bersih seseorang dalam setahun dibagi ke dalam beberapa lapisan, di mana setiap lapisan yang lebih tinggi dikenakan tarif yang makin besar:
- Penghasilan s.d. Rp60 juta per tahun: Dikenakan tarif 5%.
- Di atas Rp60 juta s.d. Rp250 juta: Dikenakan tarif 15%.
- Di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta: Dikenakan tarif 25%.
- Di atas Rp500 juta s.d. Rp5 miliar: Dikenakan tarif 30%.
- Di atas Rp5 miliar: Dikenakan tarif tertinggi sebesar 35%.
(Artinya, orang yang gajinya sangat besar tidak dikenakan satu tarif rata, melainkan berlapis sesuai batas penghasilannya).
2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk Kendaraan Kedua dan Seterusnya
Di berbagai wilayah di Indonesia, pemerintah daerah memberlakukan pajak progresif bagi warga yang memiliki lebih dari satu kendaraan (baik mobil maupun motor) dengan atas nama atau alamat Kartu Keluarga (KK) yang sama: