kondisi ini biasanya terjadi karena total omzet penjualan tahunan bisnis tersebut masih berada di bawah batas minimal wajib PKP (yakni Rp4,8 miliar), atau memang si pemilik usaha memilih untuk tidak mendaftarkan diri secara sukarela.
Karakteristik Pelaku Usaha Non-PKP
- Dilarang Keras Memungut PPN: Pengusaha berstatus Non-PKP tidak memiliki hak untuk menarik tambahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada para pelanggannya dari setiap barang atau jasa yang mereka jual.
- Tidak Bisa Menerbitkan e-Faktur: Karena tidak berwenang memungut PPN, Anda tidak bisa menerbitkan dokumen Faktur Pajak resmi. Bukti transaksi yang biasa Anda berikan kepada pembeli cukup berupa nota, kuitansi biasa, atau invoice standar tanpa embel-embel PPN.
- Pajak Belanjaan Tidak Bisa Dikreditkan: Jika saat Anda belanja bahan baku atau peralatan usaha telanjur dikenakan PPN oleh pihak supplier, uang PPN tersebut tidak bisa ditarik kembali atau diklaim dari negara. Biaya PPN tersebut cukup dicatat sebagai bagian dari harga beli atau dihitung sebagai komponen biaya operasional bisnis Anda.
Apa Saja Kewajiban Pajak bagi Non-PKP?
Meskipun menyandang status Non-PKP dan bebas dari segala urusan pungut-memungut PPN, bukan berarti Anda bebas dari pajak sepenuhnya. Pelaku usaha tetap wajib menjalankan beberapa kewajiban penting berikut:
- Wajib Punya NPWP: Tetap harus memiliki identitas perpajakan yang sah (menggunakan NPWP atau NIK KTP yang sudah terintegrasi).
- Tetap Wajib Mengurus Pajak Penghasilan (PPh): Bisnis Anda tetap wajib membayar pajak dari keuntungan atau omzet usaha. Misalnya, bagi pelaku usaha kecil, bisa memanfaatkan kemudahan skema PPh Final UMKM 0,5% setiap bulan (selama syarat omzet di bawah Rp4,8 miliar terpenuhi) atau menggunakan sistem pembukuan umum.
- Wajib Lapor SPT Tahunan: Tetap memiliki kewajiban rutin untuk mengisi dan melaporkan SPT Tahunan (baik sebagai Orang Pribadi maupun Badan) setiap tahunnya ke kas negara.