Tidak semua pebisnis otomatis menjadi PKP. Seseorang atau perusahaan baru akan resmi berstatus sebagai PKP setelah mereka mendaftarkan diri (atau dikukuhkan negara) untuk memiliki wewenang sekaligus kewajiban memungut, menyetor, serta melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari setiap transaksi jual-beli dalam bisnisnya.
Siapa Saja yang Wajib Menjadi PKP?
Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku (termasuk aturan dalam UU HPP), batas kewajibannya diatur sebagai berikut:
- Batas Omzet Rp4,8 Miliar: Pengusaha wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP apabila dalam kurun waktu satu tahun buku, total uang penjualan kotor (peredaran bruto) bisnisnya sudah melebihi angka Rp4,8 miliar.
- Pengusaha Kecil (Di Bawah Rp4,8 Miliar): Bagi pelaku usaha yang omzet tahunannya masih di bawah Rp4,8 miliar, mereka dikategorikan sebagai pengusaha skala kecil dan tidak wajib menjadi PKP. Kendati demikian, mereka tetap diberi kebebasan untuk mengajukan diri sebagai PKP secara sukarela jika memang membutuhkannya untuk kepentingan bisnis.
Apa Saja Kewajiban Utama Seorang PKP?
Setelah resmi mengantongi status PKP, seorang pengusaha memiliki tanggung jawab rutin yang harus dijalankan kepada negara, di antaranya:
- Memungut PPN: Wajib menarik tambahan PPN sebesar 11% dari harga jual setiap kali melakukan transaksi produk atau jasa kepada pelanggan maupun mitra bisnis.
- Menerbitkan Faktur Pajak (e-Faktur): Wajib membuat bukti pungutan pajak resmi secara elektronik setiap kali terjadi transaksi penyerahan barang atau jasa kepada pembeli.
- Menyetor dan Melaporkan PPN Tiap Bulan: Menghitung selisih antara Pajak Keluaran (PPN yang ditarik dari pembeli) dan Pajak Masukan (PPN yang sudah dibayar saat belanja modal atau bahan baku usaha), lalu menyetor dan melaporkannya setiap bulan lewat .