Jika Anda bekerja sama dengan perusahaan lain (misalnya menyewa alat, memakai jasa konsultan, atau menerima pembagian laba), perusahaan yang membayar uang tersebut wajib memotong sebagian uangnya untuk disetorkan sebagai pajak atas nama Anda.
Karakteristik PPh Pasal 23
- Dipotong oleh Pihak Lain: Orang yang wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak ini ke kas negara bukanlah Anda yang menerima uang, melainkan pihak lawan transaksi yang membayarkan jasa atau sewa tersebut kepada Anda.
- Bukan Pajak Final (Bisa Dikreditkan): Potongan PPh Pasal 23 ini bukanlah uang yang "hangus". Bagi pihak penerima penghasilan, bukti potongan pajak ini nantinya bisa diklaim (dikreditkan) sebagai pengurang saat mereka menghitung total kewajiban pajak di SPT Tahunan.
- Wajib Dilengkapi Bukti Potong: Setiap kali terjadi pemotongan, pihak pemberi kerja atau pengguna jasa wajib memberikan dokumen resmi berupa Bukti Potong PPh Pasal 23 (biasanya lewat aplikasi e-Bupot) kepada Anda sebagai bukti sah bahwa pajak tersebut sudah dibayarkan.
Objek PPh Pasal 23
Berdasarkan aturan perpajakan, jenis transaksi atau sumber pendapatan yang rutin dipotong PPh Pasal 23 meliputi:
- Dividen: Keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang sahamnya.
- Bunga: Pendapatan dari bunga pinjaman (di luar bunga simpanan bank).
- Royalti: Imbalan atau uang jasa atas penggunaan hak cipta, merek dagang, paten, atau karya intelektual lainnya.
- Hadiah dan Penghargaan: Hadiah dari perlombaan atau bentuk apresiasi lainnya (selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21).
- Sewa Barang (Non-Properti): Biaya sewa alat berat, mobil operasional, mesin pabrik, atau inventaris kantor lainnya (perlu dicatat: sewa tanah atau bangunan masuk kategori PPh Final Pasal 4 ayat 2, bukan di sini).