Jika PPh 21 dipotong dari gaji karyawan, maka PPh Pasal 22 ini biasanya muncul saat ada transaksi jual-beli barang dalam skala besar, proyek pengadaan barang pemerintah, atau kegiatan impor dari luar negeri.
Karakteristik PPh Pasal 22
- Dipungut oleh Pihak Ketiga: Anda tidak selalu membayar pajak ini sendiri secara langsung. Seringkali, pihak yang memungut dan menyetorkan pajak ini adalah instansi pemerintah, BUMN, atau perusahaan tertentu yang bertindak sebagai pembeli atau rekanan transaksi Anda.
- Bukan Pajak Final (Bisa Dikreditkan): Pada kebanyakan kasus, PPh Pasal 22 berfungsi sebagai kredit pajak. Artinya, uang pajak yang sudah telanjur dipungut oleh pihak lain ini tidak hangus, melainkan bisa Anda gunakan sebagai pengurang total tagihan pajak saat melaporkan SPT Tahunan nanti.
- Cicilan Pajak Berjalan: Berfungsi untuk membantu negara mengamankan setoran pajak secara bertahap selama tahun berjalan, sekaligus meringankan beban Wajib Pajak agar tidak kaget membayar pajak dalam jumlah besar sekaligus di akhir tahun.
Apa Saja Transaksi yang Masuk Objek PPh Pasal 22?
Daftar kegiatan yang menjadi sasaran pemungutan PPh Pasal 22 sangat beragam, di antaranya:
- Kegiatan Impor Barang: Pajak tambahan yang ditarik langsung oleh pihak Bea dan Cukai setiap kali ada barang dari luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia.
- Belanja Instansi Pemerintah: Pembelian barang atau proyek pengadaan yang dibiayai oleh uang negara (APBN/APBD) melalui bendahara instansi pemerintah.
- Penjualan Barang Sangat Mewah: Transaksi penjualan barang-barang eksklusif kelas atas langsung dari pabrik atau importirnya—seperti mobil sport mewah, kapal pesiar (yacht), hingga rumah berukuran sangat megah.
- Penjualan Produk dari Industri Tertentu: Penjualan komoditas dari pabrik-pabrik besar, seperti industri semen, kertas, baja, otomotif, produk farmasi, atau distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh para penyalur resmi.