Wajib Pajak Archives

PMK 37 Tahun 2025 Berlaku: Dampaknya bagi Seller Marketplace

Marketplace, Pajak, Pengusaha Kena Pajak, Wajib Pajak·August 4, 2026

Belakangan ini, banyak pelaku usaha online mulai membicarakan PMK Nomor 37 Tahun 2025. Tidak sedikit yang khawatir karena mengira aturan tersebut berarti pemerintah memberlakukan pajak baru bagi seller marketplace.

Padahal, anggapan tersebut kurang tepat.

Aturan ini bukan menciptakan jenis pajak baru, melainkan mengatur mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan pedagang dalam negeri yang berjualan melalui marketplace tertentu yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Lalu, apa sebenarnya yang berubah? Dan apa yang perlu dipahami oleh para pelaku usaha online?

Apa Itu PMK 37 Tahun 2025?

Aturan ini merupakan peraturan yang mengatur penunjukan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (marketplace) sebagai pihak yang memungut Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi pedagang dalam negeri yang memenuhi ketentuan.

Dengan kata lain, fokus utama aturan ini adalah mekanisme pemungutan pajak, bukan menambah objek pajak baru.

Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih sederhana, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha digital.

Apakah Semua Seller Marketplace Terkena Aturan Ini?

Tidak.

PMK 37 Tahun 2025 tidak otomatis berlaku bagi seluruh seller marketplace.

Penerapannya mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan, termasuk marketplace yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta kriteria wajib pajak yang menjadi objek pemungutan.

Karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memahami apakah usahanya termasuk dalam ruang lingkup pengaturan tersebut sebelum menarik kesimpulan.

Contoh Ilustrasi PMK 37 Tahun 2025

Misalnya, seorang pelaku usaha memperoleh omzet Rp100.000.000 dari penjualan melalui marketplace yang telah ditunjuk.

Apabila berdasarkan ketentuan berlaku dilakukan pemungutan PPh Final sebesar 0,5%, maka ilustrasi perhitungannya adalah:

Rp100.000.000 × 0,5% = Rp500.000

Artinya, sebesar Rp500.000 dipungut melalui marketplace sesuai mekanisme yang diatur.

Perlu dipahami bahwa contoh di atas hanya ilustrasi sederhana. Besaran pajak dan mekanisme pemungutan yang berlaku tetap mengikuti ketentuan PMK 37 Tahun 2025 serta kondisi masing-masing wajib pajak.

Apa yang Perlu Disiapkan Seller Marketplace?

Dengan adanya mekanisme baru ini, pelaku usaha sebaiknya tidak hanya fokus pada penjualan, tetapi juga mulai memperhatikan administrasi perpajakannya.

Beberapa hal yang perlu dipastikan antara lain:

Memiliki data perpajakan yang benar dan terbaru.
Memahami kewajiban perpajakan sesuai jenis usahanya.
Menyimpan bukti pemotongan atau pemungutan pajak dengan baik.
Melakukan pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Administrasi yang tertib akan membantu pelaku usaha menghindari kesalahan dalam pelaporan maupun ketika membutuhkan dokumen perpajakan di kemudian hari.

Butuh Bantuan Mengelola Pajak Bisnis?

Perubahan regulasi perpajakan sering kali menimbulkan pertanyaan, terutama bagi pelaku usaha yang aktif berjualan secara online.

Jika Anda masih bingung mengenai dampak PMK 37 Tahun 2025, mekanisme pemungutan pajak, maupun kewajiban pelaporan yang perlu dilakukan, EasyTax siap membantu.

Mulai dari konsultasi perpajakan, pendampingan kepatuhan pajak, hingga pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku, tim EasyTax siap menjadi partner perpajakan bagi perkembangan bisnis Anda.

Tarif PPh 21 Terbaru: Berapa Potongan Gaji Anda?

Pajak, Pengusaha Kena Pajak, PPh 21, Wajib Pajak·August 3, 2026

Tiap menerima gaji, apa pernah terbesit pertanyaan “Kenapa jumlah gaji yang masuk rekening berbeda dengan nominal gaji pokok?”. Salah satu penyebabnya adalah potongan dari PPh 21. Lantas, sebenarnya memang berapa tarif PPh 21 tersebut? Apa setiap pekerja memiliki nominal potongan yang sama?

Artikel ini akan menjelaskan bagaimana mekanisme dari pemotongan tarif PPh 21, supaya Anda paham mengenai potongan pajak tersebut.

Pengertian PPh 21

PPh 21 atau PPh Pasal 21 itu merupakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi, di antaranya seperti:

Gaji
Upah
Honorarium
Tunjangan
Bonus
Serta penghasilan lain yang berkaitan dengan pekerjaan

Umumnya, proses pemotongan, setor, dan pelaporan PPh 21 sudah dilakukan oleh perusahaan secara kolektif ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Artinya, jika Anda seorang karyawan, maka tidak perlu repot memikirkan potongan tersebut, karena sudah dilakukan oleh tempat kerja Anda.

Berapa Tarif PPh 21?

Perhitungan PPh 21 dalam satu tahun tetap menggunakan tarif progresif berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif
Sampai Rp60 juta	5%
Di atas Rp60 juta – Rp250 juta	15%
Di atas Rp250 juta – Rp500 juta	25%
Di atas Rp500 juta – Rp5 miliar	30%
Di atas Rp5 miliar	35%

Namun, untuk pemotongan pajak bulanan, pemerintah menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sehingga proses penghitungan menjadi lebih sederhana bagi pemberi kerja.

Contoh Simulasi Perhitungannya

Misalnya Anda memiliki:

Gaji bruto: Rp8.000.000 per bulan
Status: TK/0 (belum menikah)

Apakah langsung dipotong 5%?

Belum tentu.

Ini karena sebelum menentukan besarnya PPh 21, perusahaan juga perlu memerhatikan aspek-aspek lainnya, seperti:

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Status perkawinan
Jumlah tanggungan
Penghasilan dalam satu tahun
Ketentuan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Maka dari itu, orang yang memiliki jumlah pendapatan yang sama, belum tentu potongan PPh 21 nya sama.

Lantas, Siapa yang Wajib Membayar PPh 21?

PPh 21 dikenakan kepada berbagai penerima penghasilan, antara lain:

Karyawan tetap.
Karyawan kontrak.
Pegawai harian.
Tenaga ahli.
Freelancer tertentu sesuai ketentuan.
Penerima honorarium.

Dalam praktiknya, perusahaan bertugas memotong dan menyetorkan PPh 21 ke negara.

Alasan Mengapa Perhitungannya Tidak Boleh Salah

Kesalahan menghitung PPh 21 bisa berdampak pada administrasi perpajakan perusahaan.

Misalnya:

Potongan pajak tidak sesuai.
Kesalahan saat pelaporan SPT Masa.
Koreksi saat pemeriksaan pajak.
Risiko sanksi administrasi apabila terdapat kekeliruan.

Karena itu, perusahaan perlu memastikan perhitungan PPh 21 dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Butuh Bantuan Mengelola PPh 21?

Menghitung PPh 21 bukan hanya soal mengetahui tarif pajak. Perusahaan juga perlu memperhatikan status karyawan, PTKP, hingga perubahan ketentuan perpajakan.

EasyTax siap membantu perhitungan, penyetoran, hingga pelaporan PPh 21 agar administrasi perpajakan perusahaan tetap tertib dan sesuai ketentuan.

Konsultasikan kebutuhan perpajakan bisnis Anda bersama EasyTax.

Pengusaha Wajib Bayar Pajak? Ini Penjelasan Lengkapnya

Pajak, Pengusaha Kena Pajak, Wajib Pajak·July 30, 2026

Masih banyak pelaku usaha yang menganggap pajak hanya sebagai kewajiban yang mengurangi keuntungan bisnis. Padahal, kalau dipahami lebih jauh, pajak bukan sekadar uang yang dibayarkan ke negara. Bagi pengusaha, pajak juga menjadi bagian dari tanggung jawab menjalankan usaha secara legal sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis yang lebih sehat. Lalu, sebenarnya mengapa pengusaha wajib bayar pajak?

Pajak Bukan Sekadar Kewajiban

Sederhananya, pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti:

pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum;
layanan pendidikan;
pelayanan kesehatan;
keamanan dan pelayanan publik;
hingga berbagai program yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Artinya, pajak yang dibayarkan masyarakat, termasuk oleh pelaku usaha, akan kembali dalam bentuk pembangunan dan layanan yang dinikmati bersama.

Kenapa Pengusaha Tetap Wajib Bayar Pajak?

Bagi pelaku usaha, membayar pajak bukan hanya soal memenuhi aturan. Ada manfaat lain yang sering kali tidak disadari.

1. Menjalankan Usaha Sesuai Ketentuan

Saat bisnis berkembang, berbagai pihak biasanya mulai melihat apakah administrasi usaha sudah tertib, termasuk kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak menunjukkan bahwa usaha dijalankan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Mempermudah Pengembangan Bisnis

Ketika ingin mengajukan pembiayaan ke bank, mengikuti tender, mencari investor, atau bekerja sama dengan perusahaan lain, dokumen perpajakan sering kali menjadi salah satu hal yang diperhatikan.

Administrasi pajak yang rapi dapat membuat proses tersebut berjalan lebih lancar.

3. Menghindari Risiko di Kemudian Hari

Menunda atau mengabaikan kewajiban pajak dapat menimbulkan berbagai konsekuensi administratif, seperti denda, bunga, atau kewajiban lain sesuai peraturan perpajakan.

Karena itu, mengelola pajak sejak awal biasanya jauh lebih mudah dibanding harus menyelesaikan masalah di kemudian hari.

Apakah Semua Pengusaha Membayar Pajak yang Sama?

Tidak.

Besarnya pajak yang harus dibayar bergantung pada beberapa faktor, seperti:

Faktor	Penjelasan
Bentuk usaha	UMKM, PT Perorangan, PT, CV, dan bentuk usaha lainnya memiliki ketentuan yang berbeda.
Omzet usaha	Besarnya omzet dapat memengaruhi jenis maupun skema pajak yang berlaku.
Jenis kegiatan usaha	Setiap bidang usaha memiliki karakteristik perpajakan yang berbeda.
Ketentuan perpajakan yang berlaku	Pemerintah dapat memberikan fasilitas atau menetapkan tarif tertentu sesuai regulasi yang berlaku.

Karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memahami skema pajak yang sesuai dengan kondisi bisnisnya.

Pajak yang Dikelola dengan Baik Bisa Membantu Bisnis Bertumbuh

Banyak pengusaha menganggap pajak sebagai beban karena baru diurus saat muncul masalah. Padahal, jika dikelola sejak awal, pajak justru menjadi bagian dari administrasi bisnis yang membantu usaha berkembang lebih teratur.

Dengan pencatatan yang rapi dan pelaporan yang tepat waktu, pengusaha dapat lebih mudah memantau kondisi keuangan, menyusun strategi bisnis, hingga memenuhi kebutuhan administrasi ketika peluang baru datang.

Kelola Pajak Bisnis Lebih Tenang Bersama EasyTax

Mengurus pajak memang tidak selalu mudah, apalagi ketika Anda juga harus fokus menjalankan operasional bisnis setiap hari. Karena itu, banyak pelaku usaha memilih didampingi oleh profesional agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi dengan benar, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

EasyTax siap membantu kebutuhan perpajakan bisnis Anda, mulai dari konsultasi, perhitungan pajak, pelaporan SPT, hingga pendampingan administrasi perpajakan. Dengan begitu, Anda bisa lebih fokus mengembangkan usaha, sementara urusan pajak ditangani dengan lebih praktis dan terarah.