August 2026 - EasyTax

Pengertian SPT Bulanan: Panduan Lengkap Bagi Anda

Pajak, SPT Bulanan·August 20, 2026

Banyak pemilik usaha yang mengira urusan pajak cukup dilakukan setahun sekali saat melapor SPT Tahunan. Padahal, ada juga SPT Bulanan atau yang dalam istilah perpajakan disebut SPT Masa. Laporan ini digunakan untuk melaporkan kewajiban pajak pada periode tertentu, biasanya setiap bulan. Kalau bisnis sudah mulai berkembang, memahami SPT Bulanan penting agar administrasi pajak tetap tertata dan tidak terburu-buru saat tenggat waktu tiba. Itu dia sedikit pengertian SPT bulanan secara umum, lalu bagaimana detailnya?

Apa Bedanya SPT Bulanan dan SPT Tahunan?

Perbedaan paling sederhana ada pada waktu pelaporannya.

SPT Bulanan	SPT Tahunan
Dilaporkan setiap masa pajak (bulanan).	Dilaporkan sekali dalam setahun.
Melaporkan kewajiban pajak pada periode tertentu.	Melaporkan kondisi perpajakan selama satu tahun.

Jadi, keduanya bukan saling menggantikan, tetapi memiliki fungsi yang berbeda.

Siapa yang Perlu Lapor SPT Bulanan?

Tidak semua orang otomatis wajib melaporkan semua jenis SPT Masa.

Kewajibannya bergantung pada aktivitas usaha dan jenis pajak yang dimiliki.

Contohnya, pelaku usaha yang memiliki kewajiban terkait:

PPh Pasal 21
PPh Pasal 23
PPh Pasal 4 ayat (2)
PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak/PKP)

masing-masing dapat memiliki kewajiban pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, penting mengetahui jenis kewajiban pajak yang melekat pada bisnis Anda.

Kapan Batas Waktu Lapor SPT Bulanan?

Setiap jenis SPT Masa memiliki ketentuan batas waktu pelaporan tersendiri. Artinya, jangan berasumsi semua jenis pajak memiliki tanggal pelaporan yang sama.

Supaya tidak terlewat, banyak bisnis memilih membuat kalender pajak bulanan agar seluruh kewajiban bisa dipantau lebih mudah.

Apa Risiko Jika Terlambat Lapor?

Menunda pelaporan SPT Bulanan sering dianggap sepele.

Padahal, keterlambatan bisa menimbulkan beberapa konsekuensi, seperti:

sanksi administrasi sesuai ketentuan perpajakan,
pekerjaan administrasi yang menumpuk di bulan berikutnya,
proses pembukuan menjadi lebih rumit karena data harus dicocokkan kembali.

Semakin lama ditunda, biasanya semakin banyak dokumen yang harus dibereskan sekaligus.

Tips agar Tidak Menumpuk

Supaya pelaporan pajak terasa lebih ringan, Anda bisa menerapkan beberapa kebiasaan sederhana.

Catat transaksi secara rutin.
Simpan bukti potong dan dokumen pajak dengan rapi.
Buat pengingat sebelum tenggat pelaporan.
Lakukan rekap setiap akhir bulan agar data tidak menumpuk.

Kebiasaan kecil seperti ini bisa menghemat banyak waktu ketika masa pelaporan tiba.

Bingung Mengurus SPT Bulanan? EasyTax Siap Membantu

Setelah membahas pengertian SPT bulanan, semisal Anda masih bingung menentukan jenis SPT Masa yang harus dilaporkan atau ingin memastikan administrasi pajak bisnis tetap rapi, EasyTax siap membantu.

Mulai dari konsultasi, pendampingan pelaporan, hingga layanan tax compliance, Anda bisa lebih fokus mengembangkan bisnis tanpa harus pusing mengurus administrasi pajak setiap bulan.

Jenis-Jenis NPWP di Indonesia: Kenali Perbedaannya

NPWP, Pajak·August 7, 2026

Banyak orang menganggap bahwa NPWP hanya ada satu jenis. Padahal, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membedakan NPWP berdasarkan status wajib pajaknya. Memahami jenis NPWP sangat penting, terutama bagi Anda yang baru mulai bekerja, merintis usaha, atau bahkan sudah memiliki badan usaha seperti PT maupun CV. Jika salah memahami jenis-jenis NPWP, proses administrasi perpajakan dapat menjadi kurang tepat dan berpotensi menghambat pengelolaan bisnis di kemudian hari.

Lalu, apa saja jenis-jenis NPWP di Indonesia? Simak penjelasannya berikut ini.

Apa Itu NPWP?

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas resmi yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan di Indonesia. Nantinya akan digunakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, seperti pelaporan pajak, pembayaran pajak, hingga berbagai keperluan administrasi perpajakan lainnya.

Saat ini, NPWP juga telah terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai kebijakan Direktorat Jenderal Pajak.

Jenis-Jenis NPWP di Indonesia

Secara umum terdapat beberapa jenis NPWP yang dibedakan berdasarkan siapa yang menggunakannya.

1. NPWP Pribadi

NPWP ini diperuntukan bagi individu yang sudah memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh, di antaranya:

Karyawan
Freelancer
Konsultan
Dokter
Content Creator
Influencer
Pelaku UMKM perorangan

NPWP ini digunakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diterima oleh individu tersebut.

2. NPWP Badan

NPWP Badan dimiliki oleh badan usaha serta juga badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Contohnya, meliputi:

Perseroan Terbatas (PT)
Commanditaire Vennootschap (CV)
Yayasan
Firma
Koperasi
Perkumpulan

NPWP tersebut digunakan untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakan atas nama badan usaha, bukan individu yang memilikinya.

Misalnya, ketika sebuah PT telah berdiri, perusahaan tersebut perlu memiliki NPWP Badan untuk menjalankan administrasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. NPWP Instansi Pemerintah

Umumnya digunakan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan administrasi perpajakan sesuai tugas dan fungsinya.

Masyarakat umum maupun pelaku usaha umumnya tidak perlu mengurusnya.

4. NPWP Bendahara Pemerintah

NPWP Bendahara Pemerintah digunakan oleh bendahara pada instansi pemerintah yang memiliki kewajiban melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

NPWP ini juga hanya digunakan dalam lingkungan pemerintahan.

Perbedaan Atas Jenis-Jenis NPWP

Jenis NPWP	Digunakan Oleh	Fungsi Utama

NPWP Orang Pribadi

Individu yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak

Administrasi perpajakan pribadi

NPWP Badan

PT, CV, Yayasan, Firma, Koperasi, dan badan usaha lainnya

Administrasi perpajakan badan usaha

NPWP Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah

Administrasi perpajakan instansi

NPWP Bendahara Pemerintah

Bendahara pemerintah

Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak

Mana yang Dibutuhkan Pelaku Usaha?

Jawabannya bergantung pada bentuk usaha yang dijalankan.

Sebagai gambaran:

Jika Anda menjalankan usaha sebagai perorangan, maka kewajiban perpajakan umumnya menggunakan NPWP Orang Pribadi.
Jika usaha sudah berbentuk PT, CV, Yayasan, atau badan usaha lainnya, maka badan usaha tersebut memerlukan NPWP Badan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Karena itu, penting untuk memahami status usaha Anda agar tidak keliru dalam mengurus administrasi perpajakan.

Kapan Sebaiknya Mengurus NPWP?

Bagi individu, NPWP sebaiknya diurus ketika telah memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak.

Sementara bagi pelaku usaha, terutama yang telah mendirikan badan usaha, pengurusan NPWP sebaiknya dilakukan sedini mungkin agar administrasi perpajakan berjalan lebih tertib dan mendukung perkembangan bisnis.

Apakah Pelaku UMKM Perlu Memiliki NPWP?

Kebutuhan NPWP bergantung pada status Wajib Pajak dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pelaku UMKM juga perlu memahami kewajiban perpajakan sesuai kondisi usahanya.

Bagaimana Jika Masih Bingung Menentukan Jenis NPWP?

Anda dapat berkonsultasi dengan konsultan pajak atau penyedia layanan perpajakan seperti EasyTax agar memperoleh pendampingan sesuai kebutuhan usaha.

Tarif PPN 2026 Terbaru: Besaran, Ketentuan, dan Cara Menghitung

Pajak, Pengusaha Kena Pajak, PPN·August 5, 2026

Saat membeli barang atau menggunakan jasa, Anda mungkin sering melihat tambahan PPN pada struk pembayaran atau invoice. Namun, masih banyak yang bertanya, berapa sebenarnya tarif PPN yang berlaku pada tahun 2026?

Memahami tarif PPN tidak hanya penting bagi konsumen, tetapi juga bagi pelaku usaha. Dengan mengetahui ketentuan yang berlaku, pengusaha dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan lebih tepat dan menghindari kesalahan dalam perhitungan maupun pelaporan.

Berapa Tarif PPN Tahun 2026?

Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, tarif umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2026 adalah 12%. Namun, penting dipahami bahwa tidak semua barang dan jasa otomatis dikenakan besaran persen tersebut.

Pemerintah menetapkan berbagai ketentuan mengenai objek PPN, termasuk barang dan jasa tertentu yang tidak dikenai PPN atau memperoleh perlakuan khusus sesuai peraturan perundang-undangan.

Karena itu, sebelum menghitung PPN, pelaku usaha perlu memahami terlebih dahulu apakah transaksi yang dilakukan memang merupakan objek PPN.

Siapa yang Wajib Memungut PPN?

Tidak semua pelaku usaha memiliki kewajiban memungut PPN. Pada umumnya, kewajiban tersebut berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP sesuai ketentuan perpajakan.

Apabila usaha Anda belum memiliki status PKP, maka kewajiban pemungutan PPN mengikuti ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memahami status usahanya sebelum memungut maupun mencantumkan PPN pada transaksi.

Contoh Perhitungan Tarif PPN 2026

Agar lebih mudah dipahami, berikut contoh sederhana.

Misalnya sebuah perusahaan menjual produk dengan harga sebelum pajak sebesar:

Rp2.000.000

Tarif PPN yang berlaku adalah 12%, sehingga perhitungannya menjadi:

PPN = Rp2.000.000 × 12% = Rp240.000

Maka total yang harus dibayarkan pelanggan adalah:

Rp2.000.000 + Rp240.000 = Rp2.240.000

Contoh di atas merupakan ilustrasi sederhana. Dalam praktiknya, perhitungan PPN dapat berbeda tergantung jenis transaksi dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Mengapa Pengusaha Perlu Memahami Tarif PPN?

Bagi pelaku usaha, memahami tarif PPN bukan sekadar mengetahui angka persentasenya.

Ada beberapa alasan mengapa hal ini penting, di antaranya:

Membantu menghitung harga jual secara tepat.
Menghindari kesalahan dalam penerbitan invoice atau faktur pajak.
Mendukung kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.
Mengurangi risiko kesalahan administrasi maupun pelaporan pajak.

Semakin berkembang sebuah usaha, semakin penting pula pengelolaan administrasi perpajakan yang tertib.

Jangan Hanya Tahu Tarifnya, Pahami Juga Kewajibannya

Masih banyak pelaku usaha yang sudah mengetahui tarif PPN, tetapi belum memahami kapan wajib memungut PPN, kapan harus menerbitkan faktur pajak, hingga bagaimana cara melaporkannya.

Padahal, kepatuhan perpajakan tidak hanya berkaitan dengan besaran tarif, tetapi juga dengan pelaksanaan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, penting bagi setiap pelaku usaha untuk memahami seluruh aspek PPN agar administrasi perpajakan tetap tertib dan bisnis dapat berjalan dengan lebih profesional.

Butuh Bantuan Konsultasi Soal Pajak?

Jika Anda masih memiliki pertanyaan mengenai tarif PPN, status PKP, perhitungan PPN, maupun pelaporan pajak, EasyTax siap membantu.

Tim EasyTax dapat mendampingi kebutuhan perpajakan bisnis Anda, mulai dari konsultasi, administrasi perpajakan, hingga pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan begitu, Anda dapat lebih fokus mengembangkan bisnis tanpa perlu khawatir terhadap pengelolaan pajak.

PMK 37 Tahun 2025 Berlaku: Dampaknya bagi Seller Marketplace

Marketplace, Pajak, Pengusaha Kena Pajak, Wajib Pajak·August 4, 2026

Belakangan ini, banyak pelaku usaha online mulai membicarakan PMK Nomor 37 Tahun 2025. Tidak sedikit yang khawatir karena mengira aturan tersebut berarti pemerintah memberlakukan pajak baru bagi seller marketplace.

Padahal, anggapan tersebut kurang tepat.

Aturan ini bukan menciptakan jenis pajak baru, melainkan mengatur mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan pedagang dalam negeri yang berjualan melalui marketplace tertentu yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Lalu, apa sebenarnya yang berubah? Dan apa yang perlu dipahami oleh para pelaku usaha online?

Apa Itu PMK 37 Tahun 2025?

Aturan ini merupakan peraturan yang mengatur penunjukan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (marketplace) sebagai pihak yang memungut Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi pedagang dalam negeri yang memenuhi ketentuan.

Dengan kata lain, fokus utama aturan ini adalah mekanisme pemungutan pajak, bukan menambah objek pajak baru.

Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih sederhana, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha digital.

Apakah Semua Seller Marketplace Terkena Aturan Ini?

Tidak.

PMK 37 Tahun 2025 tidak otomatis berlaku bagi seluruh seller marketplace.

Penerapannya mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan, termasuk marketplace yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta kriteria wajib pajak yang menjadi objek pemungutan.

Karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memahami apakah usahanya termasuk dalam ruang lingkup pengaturan tersebut sebelum menarik kesimpulan.

Contoh Ilustrasi PMK 37 Tahun 2025

Misalnya, seorang pelaku usaha memperoleh omzet Rp100.000.000 dari penjualan melalui marketplace yang telah ditunjuk.

Apabila berdasarkan ketentuan berlaku dilakukan pemungutan PPh Final sebesar 0,5%, maka ilustrasi perhitungannya adalah:

Rp100.000.000 × 0,5% = Rp500.000

Artinya, sebesar Rp500.000 dipungut melalui marketplace sesuai mekanisme yang diatur.

Perlu dipahami bahwa contoh di atas hanya ilustrasi sederhana. Besaran pajak dan mekanisme pemungutan yang berlaku tetap mengikuti ketentuan PMK 37 Tahun 2025 serta kondisi masing-masing wajib pajak.

Apa yang Perlu Disiapkan Seller Marketplace?

Dengan adanya mekanisme baru ini, pelaku usaha sebaiknya tidak hanya fokus pada penjualan, tetapi juga mulai memperhatikan administrasi perpajakannya.

Beberapa hal yang perlu dipastikan antara lain:

Memiliki data perpajakan yang benar dan terbaru.
Memahami kewajiban perpajakan sesuai jenis usahanya.
Menyimpan bukti pemotongan atau pemungutan pajak dengan baik.
Melakukan pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Administrasi yang tertib akan membantu pelaku usaha menghindari kesalahan dalam pelaporan maupun ketika membutuhkan dokumen perpajakan di kemudian hari.

Butuh Bantuan Mengelola Pajak Bisnis?

Perubahan regulasi perpajakan sering kali menimbulkan pertanyaan, terutama bagi pelaku usaha yang aktif berjualan secara online.

Jika Anda masih bingung mengenai dampak PMK 37 Tahun 2025, mekanisme pemungutan pajak, maupun kewajiban pelaporan yang perlu dilakukan, EasyTax siap membantu.

Mulai dari konsultasi perpajakan, pendampingan kepatuhan pajak, hingga pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku, tim EasyTax siap menjadi partner perpajakan bagi perkembangan bisnis Anda.

Tarif PPh 21 Terbaru: Berapa Potongan Gaji Anda?

Pajak, Pengusaha Kena Pajak, PPh 21, Wajib Pajak·August 3, 2026

Tiap menerima gaji, apa pernah terbesit pertanyaan “Kenapa jumlah gaji yang masuk rekening berbeda dengan nominal gaji pokok?”. Salah satu penyebabnya adalah potongan dari PPh 21. Lantas, sebenarnya memang berapa tarif PPh 21 tersebut? Apa setiap pekerja memiliki nominal potongan yang sama?

Artikel ini akan menjelaskan bagaimana mekanisme dari pemotongan tarif PPh 21, supaya Anda paham mengenai potongan pajak tersebut.

Pengertian PPh 21

PPh 21 atau PPh Pasal 21 itu merupakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi, di antaranya seperti:

Gaji
Upah
Honorarium
Tunjangan
Bonus
Serta penghasilan lain yang berkaitan dengan pekerjaan

Umumnya, proses pemotongan, setor, dan pelaporan PPh 21 sudah dilakukan oleh perusahaan secara kolektif ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Artinya, jika Anda seorang karyawan, maka tidak perlu repot memikirkan potongan tersebut, karena sudah dilakukan oleh tempat kerja Anda.

Berapa Tarif PPh 21?

Perhitungan PPh 21 dalam satu tahun tetap menggunakan tarif progresif berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif
Sampai Rp60 juta	5%
Di atas Rp60 juta – Rp250 juta	15%
Di atas Rp250 juta – Rp500 juta	25%
Di atas Rp500 juta – Rp5 miliar	30%
Di atas Rp5 miliar	35%

Namun, untuk pemotongan pajak bulanan, pemerintah menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sehingga proses penghitungan menjadi lebih sederhana bagi pemberi kerja.

Contoh Simulasi Perhitungannya

Misalnya Anda memiliki:

Gaji bruto: Rp8.000.000 per bulan
Status: TK/0 (belum menikah)

Apakah langsung dipotong 5%?

Belum tentu.

Ini karena sebelum menentukan besarnya PPh 21, perusahaan juga perlu memerhatikan aspek-aspek lainnya, seperti:

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Status perkawinan
Jumlah tanggungan
Penghasilan dalam satu tahun
Ketentuan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Maka dari itu, orang yang memiliki jumlah pendapatan yang sama, belum tentu potongan PPh 21 nya sama.

Lantas, Siapa yang Wajib Membayar PPh 21?

PPh 21 dikenakan kepada berbagai penerima penghasilan, antara lain:

Karyawan tetap.
Karyawan kontrak.
Pegawai harian.
Tenaga ahli.
Freelancer tertentu sesuai ketentuan.
Penerima honorarium.

Dalam praktiknya, perusahaan bertugas memotong dan menyetorkan PPh 21 ke negara.

Alasan Mengapa Perhitungannya Tidak Boleh Salah

Kesalahan menghitung PPh 21 bisa berdampak pada administrasi perpajakan perusahaan.

Misalnya:

Potongan pajak tidak sesuai.
Kesalahan saat pelaporan SPT Masa.
Koreksi saat pemeriksaan pajak.
Risiko sanksi administrasi apabila terdapat kekeliruan.

Karena itu, perusahaan perlu memastikan perhitungan PPh 21 dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Butuh Bantuan Mengelola PPh 21?

Menghitung PPh 21 bukan hanya soal mengetahui tarif pajak. Perusahaan juga perlu memperhatikan status karyawan, PTKP, hingga perubahan ketentuan perpajakan.

EasyTax siap membantu perhitungan, penyetoran, hingga pelaporan PPh 21 agar administrasi perpajakan perusahaan tetap tertib dan sesuai ketentuan.

Konsultasikan kebutuhan perpajakan bisnis Anda bersama EasyTax.