Tiap menerima gaji, apa pernah terbesit pertanyaan “Kenapa jumlah gaji yang masuk rekening berbeda dengan nominal gaji pokok?”. Salah satu penyebabnya adalah potongan dari PPh 21. Lantas, sebenarnya memang berapa tarif PPh 21 tersebut? Apa setiap pekerja memiliki nominal potongan yang sama?

Artikel ini akan menjelaskan bagaimana mekanisme dari pemotongan tarif PPh 21, supaya Anda paham mengenai potongan pajak tersebut.

Pengertian PPh 21

PPh 21 atau PPh Pasal 21 itu merupakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi, di antaranya seperti:

Gaji
Upah
Honorarium
Tunjangan
Bonus
Serta penghasilan lain yang berkaitan dengan pekerjaan

Umumnya, proses pemotongan, setor, dan pelaporan PPh 21 sudah dilakukan oleh perusahaan secara kolektif ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Artinya, jika Anda seorang karyawan, maka tidak perlu repot memikirkan potongan tersebut, karena sudah dilakukan oleh tempat kerja Anda.

Berapa Tarif PPh 21?

Perhitungan PPh 21 dalam satu tahun tetap menggunakan tarif progresif berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif
Sampai Rp60 juta	5%
Di atas Rp60 juta – Rp250 juta	15%
Di atas Rp250 juta – Rp500 juta	25%
Di atas Rp500 juta – Rp5 miliar	30%
Di atas Rp5 miliar	35%

Namun, untuk pemotongan pajak bulanan, pemerintah menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sehingga proses penghitungan menjadi lebih sederhana bagi pemberi kerja.

Contoh Simulasi Perhitungannya

Misalnya Anda memiliki:

Gaji bruto: Rp8.000.000 per bulan
Status: TK/0 (belum menikah)

Apakah langsung dipotong 5%?

Belum tentu.

Ini karena sebelum menentukan besarnya PPh 21, perusahaan juga perlu memerhatikan aspek-aspek lainnya, seperti:

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Status perkawinan
Jumlah tanggungan
Penghasilan dalam satu tahun
Ketentuan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Maka dari itu, orang yang memiliki jumlah pendapatan yang sama, belum tentu potongan PPh 21 nya sama.

Lantas, Siapa yang Wajib Membayar PPh 21?

PPh 21 dikenakan kepada berbagai penerima penghasilan, antara lain:

Karyawan tetap.
Karyawan kontrak.
Pegawai harian.
Tenaga ahli.
Freelancer tertentu sesuai ketentuan.
Penerima honorarium.

Dalam praktiknya, perusahaan bertugas memotong dan menyetorkan PPh 21 ke negara.

Alasan Mengapa Perhitungannya Tidak Boleh Salah

Kesalahan menghitung PPh 21 bisa berdampak pada administrasi perpajakan perusahaan.

Misalnya:

Potongan pajak tidak sesuai.
Kesalahan saat pelaporan SPT Masa.
Koreksi saat pemeriksaan pajak.
Risiko sanksi administrasi apabila terdapat kekeliruan.

Karena itu, perusahaan perlu memastikan perhitungan PPh 21 dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Butuh Bantuan Mengelola PPh 21?

Menghitung PPh 21 bukan hanya soal mengetahui tarif pajak. Perusahaan juga perlu memperhatikan status karyawan, PTKP, hingga perubahan ketentuan perpajakan.

EasyTax siap membantu perhitungan, penyetoran, hingga pelaporan PPh 21 agar administrasi perpajakan perusahaan tetap tertib dan sesuai ketentuan.

Konsultasikan kebutuhan perpajakan bisnis Anda bersama EasyTax.

PPh 21 Harus Tahu Bagi Wajib Pajak, Cek Ulasanya!

PPh 21 (Pajak Penghasilan Pasal 21) merupakan suatu penghasilan pajak yang perlu dipahami oleh pelaku wajib pajak, paling uutama untuk karyawan maupun badan usaha sebagai sasaran bayar pajak. Kali ini kita akan mendalami seputar PPh 21 secara lengkap perihal siapa yang wajib membayarnya, lalu bagaimana skema perhitunganya, sampai kewajiban pelaporan dan sanksi atas keterlambatan pembayaran.

Arti PPh 21 (Pajak Penghasilan Pasal 21)

Wajib Pajak harus tahu tentang PPh 21 sebagai suatu kewajiban yang diperoleh mengenai penghasilan seseorang mengenai sumber pekerjaan, jasa, maupun kegiatan lainnya. Pemahaman pajak ini sangat penting Dipahami karena sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh pekerja.

Sasaran PPh 21

Pajak penghasilan ini dikenakan kepada:

Karyawan dengan sistem kerjannya harian, mingguan, bulanan, dan tahunan
Karyawan dengan status pegawai tetap maupun pegawai non tetap
Pekerja yang menerima honor, komisi, gaji atau imbalan lainnya
Pensiun dengan tunjangan hari tua atau dana pensiun

Dasar-Dasar Hukum

PPh 21 memiliki dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan yang memiliki fungsi sebagai panduan hukum bagi perusahaan juga karyawan tentang pemotongan pajak.

Skema Perhitungan

Perhitungan PPh 21 mengenai pemotongannya berdasarkan jumlah pendapatan bruto, dihasilkan seseorang sesuai pekerjaannya serta ada lagi dari segi biaya jabatan, pemotongan lainnya seperti dana pensiun, dan tanggungan keluarga. Ini pada dasarnya adalah suatu hal. Namun sebelum ini ada poin-poin yang harus diperhitungkan mengenai PPh 21 yaitu:

Gaji Pokok (Gapok)
Tunjangan secara tetap atau secara tidak tetap
Bonus dan komisi
Jabatan biaya yaitu gaji bruto sebesar 5%, dengan ±Rp500.000/bulan
Dana Ketenagakerjaan atau dana pensiun

Untuk pembayaranya akan diberikan contoh: Seorang karyawan mendapatkan penghasilan bruto sebesar Rp10.000.000/bulan. Dia tidak ada biaya tanggungan, maka perhitungan PPh 21 dengan pengurangan biaya jabatan, iuran/dana pensiun, dan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

Pemotongan PPh 21 dari Perusahaan

Perusahaan berperan dalam pemotongan PPh 21 dan wajib dilakukan dalam setiap bulan sesuai gaji yang diterima oleh karyawan. Ini adalah kewajiban bagi perusahaan untuk memastikan pegawai mereka memenuhi kewajiban pajak sesuai persyaratan yang berlaku.

Perbedaan PPh 21 dengan Jenis Pajak Lainnya

PPh 21 dikhususkan untuk pendapatan para pekerjaan maupun aktivitas jasa bagi pribadi. Sementara itu mengenai jenis PPh lainnya, (contoh PPh 23 atau PPh 25), berlaku mengenai kegiatan usaha maupun investasi.

Tarif PPh 21 Sesuai Status Pegawai

Tarif mengenai pajak ini sangat bervariasi sesuai status pernikahan dan jumlah tanggungan bagi pegawai. Status ini tentu berpengaruh karena menentukan jumlah PTKP yang bisa mengurangi pendapatan pajak.

Pengaruh Tunjangan dan Bonus

Tunjangan dan bonus merupakan komponen penghasilan tambahan yang mempengaruhi besaran PPh 21. Karena merupakan bagian dari penghasilan bruto, tunjangan dan bonus akan menambah total pendapatan yang dikenai pajak.

Kewajiban Perusahaan sebagai Pemotong

Perusahaan wajib memotong Pajak Penghasilan pasal 21 dari gaji pegawai di setiap bulan, lalu nantinya akan dilaporkan dalam bentuk SPT Masa PPh 21. Ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab perusahaan sebagai pihak pemotong.

Pelaporan dan Pembayaran

Pelaporan dilakukan di setiap bulan secara online melalu DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Bagi Wajib Pajak atau perusahaan melaporkan serta membayar pajak PPh 21 secara tepat waktu agar terhindar dari sanksi ataupun denda.

Sanksi Keterlambatan Pembayaran

Bila hal ini terjadi dikarenakan keterlambatan dalam melaporkan serta membayar PPh 21, maka wajib Pajak dikenakan denda yang harus membayar sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk pelaku pajak wajib mendorong dalam mematuhi peraturan pajak.

Kesimpulan

Wajib pajak musti paham tentang PPh 21, khususnya bagi karyawan/pegawai. Dengan mengetahui serta memahami bagaimana menghitung serta melapornya maka karyawan akan lebih bijak dalam mengelola keuangannya. Selain itu, perusahaan juga harus mematuhi peraturan sebagai pemotong dan pelapor untuk menjaga kepatuhan pajak. Jika Anda kesulitan dengan perhitungan dan pelaporan PPh 21, EasyTax siap membantu! Dengan layanan praktis dan terpercaya, urusan pajak jadi lebih mudah dan aman. Percayakan pada EasyTax agar Anda bisa fokus tanpa ribet pajak!

Kontak Konsultan Pajak

Telepon: 0818 881 433
Whatsapp: 0818 881 433
Alamat Kantor: EasyTax,Konsultan Pajak Ruko Metro Trade Center, Jl. Soekarno Hatta No.590 Blok A-26, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat Indonesia